MAKALAH
DAMPAK PEMBANGUNAN PLTU INDRAMAYU BERKAITAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Disusun Oleh :
Achmad Musaddad
612010108003
Fakultas Ekonomi – Manajemen Smester VII a
Universitas Wiralodra Indramayu
2012
BAB I
PENDAHULUAN
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu, Jawa Barat, pada dasarnya tidak akan menghalang-halangi rencana pembangunan pembangkit lisrik tenaga uap (PLTU) tahap II oleh PLN, sebab menyadari hal ini merupakan program strategis dari pemeritah pusat.
Namun, sebelum proyek ini direalisasikan, perlu ada komitmen bersama antara Pemkab Indramayu dan PLN dalam rangka mengurangi dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari akibat pembangunan PLTU tahap II ini.
Dampak negatif yang harus diperhatikan itu, antara lain, berkurangnya lahan pertanian masyarakat dan dampak kerusakan baik infrastruktur pertanian maupun jalan umum yang akan dilalui proyek pembangunan.
"Oleh karena itu, perlu dibangun komitmen antara Pemkab Indramayu dan pihak PLN." Demikian diutarakan Kabag Hukum Setda Pemkab Indramayu Maman Kostaman, SH, ketika dikonfimasi Suara Karya di ruang kerjanya, Kamis (15/9).
MOU ini perlu dilakukan untuk mencegah dampak tidak diinginkan yang muncul seperti pada pembangunan PLTU tahap I di Indramayu, sehingga ada pejabat yang sempat terkena sanksi administratif terkait dengan kebijakan pembangunan proyek ini.
Maman Kostaman sendiri telah menyusun draf MoU antara Pemkab Indramayu dan PLN menyangkut dampak ekonomi, sosial, hukum, dan lingkungan yang rusak.
Selain itu juga rekrutmen tenaga kerja putra daerah diprioritaskan. Termasuk di dalamnya pengusaha daerah asal Indramayu perlu dilibatkan. "Sedangkan Pemkab Indramayu sendiri akan memfasilitasi dan membantu dalam menyelesaikan mekanisme prosedural dan perizinan untuk pelaksanaan pembangunan PLTU II dari pihak PLN," ucap Maman Kostaman.
Maman menambahkan, rekrutmen tenaga kerja putra daerah yang siap pakai juga bisa saja dilakukan oleh Pemkab Indramayu. "Baik tenaga ahli maupun tenaga kasar, Pemkab Indramayu bisa dilibatkan. Dalam hal tenaga kerja, misalnya, bisa koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Tentu, semua dilakukan sesuai dengan porsinya," katanya. (Kusyana)
BAB II
PEMBAHASAN
Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) II di Kabupaten Indramayu ditanggapi serius oleh Pemkab Indramayu. PLN diminta untuk memperhatikan dampak social dan kemasyarakatan yang akan muncul dari pembangunan proyek nasional itu. Hal ini terungkap ketika dilakukan Expose Rencana Pembangunan yang berlangsung di Ruang Data I Setda Indramayu, Selasa (23/8).
Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah menjelaskan, pihak PLN harus benar-benar memiliki komitmen dengan berbagai pihak. Karena lokasi yang akan dibangun berada di Desa Mekarsari, Desa Patrol dan Patrol Lor Kecamatan Patrol, dan Desa Sumuradem Kecamatan Sukra.
Komitmen yang harus ditunjukan oleh PLN tersebut diantaranya rekruitmen tenaga kerja lokal secara mayoritas, dampak lingkungan, penggantian lahan pertanian, serta komitmen lainnya yang akan dituangkan dalam nota kesepahan atau MOU dalam waktu dekat.
Selain harapan dari Bupati Indramayu, harapan lain juga muncul dari Muspida dan para kepala OPD agar pembangunan PLTU II ini bisa berjalan lancer dan tidak berimbas pada dampak hukum. “Kita bukan untuk mempersulit izin PLTU II, namun kita harus lebih hati-hati dan waspada terhadap dampaknya. Jika PLN tidak memperhatikan keinginan masyarakat Indramayu maka sebaiknya ditinjau ulang.” Kata Wakil Bupati Drs. H. Supendi.
PLTU II Indramayu ini merupakan lanjutan dari PLTU I yang telah berdiri sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi suplai listrik di Jawa Bali. PLTU II ini akan menghasilkan 2 X 1000 MW .
Pemerintah Kabupaten Indramayu akan memanggil manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumuradem, dalam waktu dekat ini untuk meminta penjelasan terkait penggunaan dana CSR (Corporate Social Responsibility) alias dana pembangunan lingkungan.
Wabup (Wakil Bupati) Indramayu Drs. H. Supendi, M. Si di ruang kerjanya, Senin (24/10) menegaskan, Pemkab meminta agar tahun ini manajemen PLTU dapat melaksanakan program CSR kepada warga di Ring I PLTU Sumuradem karena PLTU sudah beroperasi.
Wabup mengatakan, manajemen PLTU harus melaksanakan program CSR karena BUMN yang lain seperti Pertamina RU VI Balongan, Pertamina EP Region Jawa serta industri besar lainnya telah melaksanakan program CSR.
Bentuk pelaksanaan CSR PTLU itu tidak harus masuk ke kas Pemkab. Bisa langsung dikelola manajemen PLTU dan dialokasikan kepada masyarakat terdekat atau masyarakat yang berada pada Ring I PLTU Sumuradem.
Disebutkan, proyek pembangunan PLTU Tahap Ke-2 akan dilaksanakan dalam beberapa waktu kedepan. Ini dikhawatirkan akan menemui kendala, seandianya manajemen PLTU sampai sekarang belum merealisasikan program CSR.
Masyarakat kata Wabup Supendi, sudah sangat cerdas untuk memperoleh hak-haknya. “PLTU Tahap Ke-2 dikhawatirkan akan menemui kendala, jika hak-hak masyarakat belum terpenuhi,” katanya.
Untuk mensukeskan proyek pengembangan PLTU Tahap Ke-2 lanjutnya, Pemkab Indramayu menyiapkan lahan seluas 300 HA (Hektare) untuk. Sesuai rencana, proyek PLTU Tahap Ke-2 akan dibangun di Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)
Camat Sukra Teguh Budiarso menambahkan, program CSR untuk wilayah di Ring I PLTU Sumuradem belum dilakukan.Tokoh masyarakat dan kepala desa, masih belum mendapatkan kejelasan tentang program CSR dari PLTU Sumuradem.”Pemerintah Kecamatan hanya akan menjadi fasilitator dalam program CSR,”katanya.
Sebelumnya, puluhan massa dari Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK) berunjuk rasa di gedung DPRD dan Kantor Bupati Indramayu.Mereka mendesak agar abrasi pantai akibat dampak lingkungan dari keberadaan PLTU Sumuradem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dapat diatasi.
Massa AMUK menuntut pembangunan tembok penahan abrasi dan pemecah gelombang air laut serta mendirikan fasilitas kesehatan gratis bagi warga.”Program lingkungan dan kesehatan bagi warga, akan diperjuangkan oleh pemerintah kecamatan Sukra,” katanya.
BAB III
KESIMPULAN
Pada dasarnya baik pemerintah ataupun masyarakat setempat daerah pembangunan PLTU indramayu, dengan melihat manfaat pembangunan PLTU yang memang sangat bermanfaat, apa lagi jika dikaitkan dengan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin mengandalkan alat-alat bersumberdaya listrik, dengan pemikiran masyarakat yang sebagai konsumen, tidah mau tahu dengan permasalahan darimana sumber energi tersebut didapatkan, namun di daereh Indramayu ini telah berinovasi dan memberikan masukan yang besar bagi provinsi jawa barat dengan mendirikannya Pembangkit Listrik Tenaga Udara (PLTU).
Hal yang tersebut diatas adalah merupakan dukungan social bagi pihak yang menangani PLTU Indramayu, bagaimana tidak juka masyarakat, apalagi pemerintah juga sudah mendukung, maka permasalahan internal sangan bias teratasi.
Namun jika dipandang dari segi dampak dibangunnya PLTU tersebut juga akan dirasakan Msyarakat, belajar dari Perusahaan raksasa di Indramayu, Pertamina Balongan, dengan kasus-kasus limbah dan kebocoran Crude oil sangat merugikan masyarakat dan lingkungan, jadi, dengan mengaca kejadian tersebut analisin dampak terhadap lingkungan juga diperhatikan pengelola PLTU apalagi mengenai kegiatannya.
Jika dipandang dari Ekonomi Hususnya Sumberdaya manusia, maka hal pokok yang jadi bahasan adalah, apakah pekerja yang direkrut oleh PLTU itu kebanyakan dari Indramayu, apakah tidak, karena seperti gumaman ornga pinggiran yang menyatakan bahwa “kami hanya dapat limbah, tapi tidak kesempatan mendapat keuntungan” memang menjadi polemic, apalagi perusahaan yang besar dan berdiri di tengah masyarakat yang IPM-nya rendah, berdasarkan wawancara penulis pada desa sumuradem, jawaban dari masyarakat mengenai hal ini sangat bervariasi, namun intinya adalah kekurang puasan warga setempat dengan system perekrutan dan penggunaan Pekerja pada PLTU yang notabene berdiri di Indramayu, oleh karena itu, ini pula menjadi pokok perhatian bagi pengelola PLTU, umpamanya berkerjasama dengan dinas social tenaga kerja dengan mengutamakan kemahiran masyarakat local, atau bias jadi mengadakan rekrutment tenaga kerja dengan tema “Optimalisasi Sumberdaya Lokal menuju perekonomian Global”.
Selanjutnya, Jika sebuah perusahaan Sudah besar namanya pada masyarakat, sudah pasti perusahaan tersebut akan menjadi perhatian utama, terutama pada hal keuangan dan korupsi,melihat kasus yang dialami manajer PLTU, seharusnya dari pengelola PLTU sendiri menjelaskan dan memaparkan secara jelas baik lewat media atau apapun permasalahan itu pada masyarakat, karena kepercayaan adalah hal yang sulit dijaga dibandingkan dengan mendapatkannya.
DAFTAR PUSTAKA
3. wawancara
0 komentar:
Posting Komentar