MAKALAH
DAMPAK PEMBANGUNAN PLTU INDRAMAYU BERKAITAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Disusun Oleh :
Achmad Musaddad
612010108003
Fakultas Ekonomi – Manajemen Smester VII a
Universitas Wiralodra Indramayu
2012
BAB I
PENDAHULUAN
Sistem kelistrikan Jawa-Bali dipastikan semakin tangguh menyusul beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Jawa Barat Indramayu dengan kapasitas 3x330 megawatt (MW).
PLTU Indramayu merupakan bagian dari Fast Track Program 10.000 MW tahap pertama (FTP-1) yang menghabiskan investasi sekitar Rp8,4 triliun.
"Pembangkit Indramayu ini penting bagi PLN dan Indonesia," kata Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan, dalam peresmian PLTU Indramayu di Indramayu, Jawa Barat, Rabu 12 Oktober 2011.
Dahlan menuturkan, nilai kontrak pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan jenis batu bara low rank coal ini mencapai US$696 juta (Rp6,8 triliun) dan Rp1,49 triliun. "Pendanaannya berasal dari konsorsium China Construction Bank, konsorsium bank lokal Indonesia, dan PLN," ujarnya.
Ia menjelaskan, kebutuhan batu bara untuk PLTU Indramayu itu diperkirakan mencapai 4,2 juta ton batu bara per tahun. Kebutuhan tersebut dipasok dari Kalimantan dan Sumatera yang disuplai oleh sejumlah perusahaan, di antaranya PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Bukit Asam Tbk, PT PLN Batubara, dan PT Kideco Jaya Agung.
Nantinya, Dahlan menambahkan, listrik yang dihasilkan PLTU Indramayu itu akan disalurkan melalui jaringan 150 kilovolt (kV) ke Gardu Induk Sukamandi dan Kosambi untuk selanjutnya didistribusikan melalui jaringan interkoneksi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV.
Dengan demikian, kata dia, pasokan listrik pada sistem kelistrikan Jawa-Bali akan semakin tangguh, baik dari sisi kecukupan pasokan dayanya maupun kualitas keandalannya.
Saat ini, daya mampu rata-rata pembangkit pada sistem interkoneksi kelistrikan Jawa-Bali mencapai 21.000-an MW, dengan rata-rata beban puncak harian berkisar 19.300 MW. "Proyek PLTU Indramayu relatif cepat dibanding proyek pembangkit lain dalam program percepatan pembangkit listrik 10 ribu MW. PLTU Indramayu salah satu PLTU terbaik," ujar Dahlan.
Sementara itu, PLTU 1 Jawa Barat mulai dikerjakan sejak 2007 dengan kontraktor pelaksana dari konsorsium China National Mechinery Industry Corp (SINOMACH), China National Electric Equipment Corp (CNEEC), dan PT Penta Adi Samudera.
BAB II
PEMBAHASAN
Pemerintah mengaku perlu kerja keras untuk memenuhi kuota BBM bersubsidi jenis Premium pada 2012 mendatang. Kuota itu memerlukan kedisiplinan masyarakat agar konsumsi BBM bersubsidi tak melebihi kuota dan membebani subsidi.
Hal itu disampaikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa di sela peresmian pengoperasian PLTU Indramayu 3×330 Megawatt di Kabupaten Indramayu, Rabu (12/10). Menurut Hatta, konsumsi BBM bersubsidi sebenarnya bisa mencapai 44 juta kiloliter, namun pemerintah harus menekan hingga 40 juta kiloliter.
“Bahwa 40 juta kiloliter itu sudah dengan effort karena kalau tidak pake effort jadi 44 juta kiloliter,” kata Hatta. Menurut dia, pemerintah harus melakukan extra effort jika kuota BBM bersubsidi diturunkan kembali dari 40 juta kiloliter.
Rapat Badan Anggaran DPR dengan pemerintah pada Selasa (11/10) menetapkan kuota BBM bersubsidi sebesar 40 juta kiloliter dengan penghematan sebesar 2,5 juta kiloliter. Penghematan itu dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur energi, pendidikan, dan cadangan risiko fiskal.
Kuota yang ditetapkan Banggar dan pemerintah itu sama dengan angka di Nota Keuangan dan RAPBN 2012. Dalam Nota Keuangan itu, alokasi anggaran belanja subsidi disalurkan untuk subsidi energi sebesar Rp 168,6 triliun, yaitu subsidi BBM sebesar Rp 123,6 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp 45 triliun.
Besaran subsidi BBM dengan catatan dan dasar penghitungan Indonesia Crude Price (ICP) sebesar 90 dolar AS per barel; volume konsumsi BBM bersubsidi mencapai 40 juta kiloliter dan konsumsi LPG tabung 3 kilogram sebesar 3,6 metrik ton; alpha BBM sebesar Rp 613,9 per liter; dan nilai tukar rupiah sebesar Rp 8.800 per dolar AS.
Hatta mengatakan, upaya pemerintah dalam memenuhi kuota itu dilakukan secara bertahap. “Kalau harus diturunkan kembali berarti ada extra effort, itu harus bisa kita lakukan secara bertahap, ini nanti apa dan bagaimana pembatasan itu, Menteri ESDM saja (yang menjelaskan),” kata Hatta.
Dia membenarkan jika pembatasan BBM bersubsidi dalam menjaga kuota itu berlangsung pada April 2010. Meski demikian, kata Hatta, Pertamina dan Kementerian ESDM sebenarnya sudah siap melakukan pembatasan BBM bersubsidi mulai Januari 2012.
BAB III
KESIMPULAN
Pada dasarnya baik pemerintah ataupun masyarakat setempat daerah pembangunan PLTU indramayu, dengan melihat manfaat pembangunan PLTU yang memang sangat bermanfaat, apa lagi jika dikaitkan dengan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin mengandalkan alat-alat bersumberdaya listrik, dengan pemikiran masyarakat yang sebagai konsumen, tidah mau tahu dengan permasalahan darimana sumber energi tersebut didapatkan, namun di daereh Indramayu ini telah berinovasi dan memberikan masukan yang besar bagi provinsi jawa barat dengan mendirikannya Pembangkit Listrik Tenaga Udara (PLTU).
Hal yang tersebut diatas adalah merupakan dukungan social bagi pihak yang menangani PLTU Indramayu, bagaimana tidak juka masyarakat, apalagi pemerintah juga sudah mendukung, maka permasalahan internal sangan bias teratasi.
Namun jika dipandang dari segi dampak dibangunnya PLTU tersebut juga akan dirasakan Msyarakat, belajar dari Perusahaan raksasa di Indramayu, Pertamina Balongan, dengan kasus-kasus limbah dan kebocoran Crude oil sangat merugikan masyarakat dan lingkungan, jadi, dengan mengaca kejadian tersebut analisin dampak terhadap lingkungan juga diperhatikan pengelola PLTU apalagi mengenai kegiatannya.
Jika dipandang dari Ekonomi Hususnya Sumberdaya manusia, maka hal pokok yang jadi bahasan adalah, apakah pekerja yang direkrut oleh PLTU itu kebanyakan dari Indramayu, apakah tidak, karena seperti gumaman ornga pinggiran yang menyatakan bahwa “kami hanya dapat limbah, tapi tidak kesempatan mendapat keuntungan” memang menjadi polemic, apalagi perusahaan yang besar dan berdiri di tengah masyarakat yang IPM-nya rendah, berdasarkan wawancara penulis pada desa sumuradem, jawaban dari masyarakat mengenai hal ini sangat bervariasi, namun intinya adalah kekurang puasan warga setempat dengan system perekrutan dan penggunaan Pekerja pada PLTU yang notabene berdiri di Indramayu, oleh karena itu, ini pula menjadi pokok perhatian bagi pengelola PLTU, umpamanya berkerjasama dengan dinas social tenaga kerja dengan mengutamakan kemahiran masyarakat local, atau bias jadi mengadakan rekrutment tenaga kerja dengan tema “Optimalisasi Sumberdaya Lokal menuju perekonomian Global”.
Selanjutnya, Jika sebuah perusahaan Sudah besar namanya pada masyarakat, sudah pasti perusahaan tersebut akan menjadi perhatian utama, terutama pada hal keuangan dan korupsi,melihat kasus yang dialami manajer PLTU, seharusnya dari pengelola PLTU sendiri menjelaskan dan memaparkan secara jelas baik lewat media atau apapun permasalahan itu pada masyarakat, karena kepercayaan adalah hal yang sulit dijaga dibandingkan dengan mendapatkannya.
DAFTAR PUSTAKA
1. http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/11/10/12/lsy745-untuk-menjaga-kuota-bbm-hatta-bilang-perlu-kerja-keras
2. wawancara
0 komentar:
Posting Komentar