koleksi logo editan ane nih.. hehe..
cekidot.....
Contoh makalah Manajemen Strategi - DAMPAK PEMBANGUNAN PLTU INDRAMAYU BERKAITAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH 6
MAKALAH
DAMPAK PEMBANGUNAN PLTU INDRAMAYU BERKAITAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Disusun Oleh :
Achmad Musaddad
612010108003
Fakultas Ekonomi – Manajemen Smester VII a
Universitas Wiralodra Indramayu
2012
BAB I
PENDAHULUAN
Pemerintah Kabupaten Indramayu akan memanggil manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumuradem, dalam waktu dekat ini untuk meminta penjelasan terkait penggunaan dana CSR (Corporate Social Responsibility) alias dana pembangunan lingkungan.
Wabup (Wakil Bupati) Indramayu Drs. H. Supendi, M. Si di ruang kerjanya, Senin (24/10) menegaskan, Pemkab meminta agar tahun ini manajemen PLTU dapat melaksanakan program CSR kepada warga di Ring I PLTU Sumuradem karena PLTU sudah beroperasi.
Wabup mengatakan, manajemen PLTU harus melaksanakan program CSR karena BUMN yang lain seperti Pertamina RU VI Balongan, Pertamina EP Region Jawa serta industri besar lainnya telah melaksanakan program CSR.
Bentuk pelaksanaan CSR PTLU itu tidak harus masuk ke kas Pemkab. Bisa langsung dikelola manajemen PLTU dan dialokasikan kepada masyarakat terdekat atau masyarakat yang berada pada Ring I PLTU Sumuradem.
Disebutkan, proyek pembangunan PLTU Tahap Ke-2 akan dilaksanakan dalam beberapa waktu kedepan. Ini dikhawatirkan akan menemui kendala, seandianya manajemen PLTU sampai sekarang belum merealisasikan program CSR.
Masyarakat kata Wabup Supendi, sudah sangat cerdas untuk memperoleh hak-haknya. “PLTU Tahap Ke-2 dikhawatirkan akan menemui kendala, jika hak-hak masyarakat belum terpenuhi,” katanya.
Untuk mensukeskan proyek pengembangan PLTU Tahap Ke-2 lanjutnya, Pemkab Indramayu menyiapkan lahan seluas 300 HA (Hektare) untuk. Sesuai rencana, proyek PLTU Tahap Ke-2 akan dibangun di Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)
Camat Sukra Teguh Budiarso menambahkan, program CSR untuk wilayah di Ring I PLTU Sumuradem belum dilakukan.Tokoh masyarakat dan kepala desa, masih belum mendapatkan kejelasan tentang program CSR dari PLTU Sumuradem.”Pemerintah Kecamatan hanya akan menjadi fasilitator dalam program CSR,”katanya.
Sebelumnya, puluhan massa dari Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK) berunjuk rasa di gedung DPRD dan Kantor Bupati Indramayu.Mereka mendesak agar abrasi pantai akibat dampak lingkungan dari keberadaan PLTU Sumuradem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dapat diatasi.
Massa AMUK menuntut pembangunan tembok penahan abrasi dan pemecah gelombang air laut serta mendirikan fasilitas kesehatan gratis bagi warga.”Program lingkungan dan kesehatan bagi warga, akan diperjuangkan oleh pemerintah kecamatan Sukra,”
BAB II
PEMBAHASAN
Sidang kasus dugaan korupsi pembebasan tanah proyek PLTU Sumuradem dengan tiga terdakwa digelar di Pengadilan Negeri (PN) Indramayu, Jumat (28/1/2011).
Dalam sidang tersebut, majelis hakim menghadirkan saksi dari PT PLN (Persero). Saksi yang dihadirkan adalah Project Director Tim Percepatan Proyek Y8 PLTU 1 Jawa Barat, Ir Yusuf Suntoro.
Dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim yang diketuai Haryanta SH, Yusuf Suntoro mengatakan PT PLN tidak merasa dirugikan atas pembebasan tanah dalam proyek PLTU Sumuradem.
Yusuf Suntoro juga mengemukakan, dari hasil audit internal, PLN tidak menemukan adanya grativikasi yang mengalir ke pejabat-pejabat di lingkungan Pemkab Indramayu.
"Di bawah sumpah, saya sampaikan bahwa tidak ada kerugian PLN sama sekali dalam proyek PLTU Sumuradem. Semuanya berjalan normal, dan tidak ditemukan adanya grativikasi. Kalau ada temuan itu, tentu PLN-lah yang pertama kali menemukan kerugian lewat audit internal," tegas Yusuf.
Yusuf juga menyampaikan kesaksian, dalam proses pembebasan tanah proyek PLTU Sumuradem tidak ditemukan penggelembungan harga tanah. Pasalnya, penetapan harga tanah saat itu berdasarkan permintaan PLN melalui surat yang diluncurkan tertanggal 3 Januari 2007.
Surat itu diterbitkan atas pertimbangan tentang usulan penambahan harga dari Agung Rijoto sebagai kuasa dari PT Wiharta Karya Agung.
“Betul PLN memohon pada P2T untuk mempertimbangkan dan menyetujui usulan pihak PT Wiharta Karya Agung yang mengacu pada ketentuan yang ada,” jelas Yusuf di hadapan hakim yang menyidangkan perkara itu.
BAB III
KESIMPULAN
Dana Pembangunan Lingkungan bersumber dari pemerintah, perusahaan seperti PLTU ini bendampak dengan lingkungan, pemerintah dan perusahaan sangat bertolak belakan dalam hal pembangunan lingkungan, namun pada hakikatnya, perusahaan itu juga sebenarnya tidak menginginkan kerusakan terjadi pada lingkungn sekitar, oleh karena itu perusahaan PLTU juga ikut aktif dalam mengantisipasi dan partisipasi pembangunan lingkungan.
keberhasilan PLTU Indramayu tidak menutup kemungkinan menjadi sasaran pemerintah dalam hal dana pembangunan lingkungan, bias jadi diminta, bias jadi diberikan, namun dalam hal ini pemerintah dan perusahaan PLTU bergandengan tangan, bekerjasama dalam upaya pembangunan lingkungan, namun strategi seperti ini bisa jadi menjadi kemelut antara dua pihak, oleh karena itu masyarakat dan ormas juga menjadi pengawas social dalam kebersamaan membangun lingkungan.
DAFTAR PUSTAKA
1. http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/11/10/12/lsy745-untuk-menjaga-kuota-bbm-hatta-bilang-perlu-kerja-keras
3. Penelitian dan wawancara
banyak makalah Manajemen strategi gan,, karena keterbatasan waktu,, inbox Facebook ajah yg mau ya... hehe
Contoh makalah Manajemen Strategi - DAMPAK PEMBANGUNAN PLTU INDRAMAYU BERKAITAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH 4
MAKALAH
DAMPAK PEMBANGUNAN PLTU INDRAMAYU BERKAITAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Disusun Oleh :
Achmad Musaddad
612010108003
Fakultas Ekonomi – Manajemen Smester VII a
Universitas Wiralodra Indramayu
2012
BAB I
PENDAHULUAN
Sistem kelistrikan Jawa-Bali dipastikan semakin tangguh menyusul beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Jawa Barat Indramayu dengan kapasitas 3x330 megawatt (MW).
PLTU Indramayu merupakan bagian dari Fast Track Program 10.000 MW tahap pertama (FTP-1) yang menghabiskan investasi sekitar Rp8,4 triliun.
"Pembangkit Indramayu ini penting bagi PLN dan Indonesia," kata Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan, dalam peresmian PLTU Indramayu di Indramayu, Jawa Barat, Rabu 12 Oktober 2011.
Dahlan menuturkan, nilai kontrak pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan jenis batu bara low rank coal ini mencapai US$696 juta (Rp6,8 triliun) dan Rp1,49 triliun. "Pendanaannya berasal dari konsorsium China Construction Bank, konsorsium bank lokal Indonesia, dan PLN," ujarnya.
Ia menjelaskan, kebutuhan batu bara untuk PLTU Indramayu itu diperkirakan mencapai 4,2 juta ton batu bara per tahun. Kebutuhan tersebut dipasok dari Kalimantan dan Sumatera yang disuplai oleh sejumlah perusahaan, di antaranya PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Bukit Asam Tbk, PT PLN Batubara, dan PT Kideco Jaya Agung.
Nantinya, Dahlan menambahkan, listrik yang dihasilkan PLTU Indramayu itu akan disalurkan melalui jaringan 150 kilovolt (kV) ke Gardu Induk Sukamandi dan Kosambi untuk selanjutnya didistribusikan melalui jaringan interkoneksi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV.
Dengan demikian, kata dia, pasokan listrik pada sistem kelistrikan Jawa-Bali akan semakin tangguh, baik dari sisi kecukupan pasokan dayanya maupun kualitas keandalannya.
Saat ini, daya mampu rata-rata pembangkit pada sistem interkoneksi kelistrikan Jawa-Bali mencapai 21.000-an MW, dengan rata-rata beban puncak harian berkisar 19.300 MW. "Proyek PLTU Indramayu relatif cepat dibanding proyek pembangkit lain dalam program percepatan pembangkit listrik 10 ribu MW. PLTU Indramayu salah satu PLTU terbaik," ujar Dahlan.
Sementara itu, PLTU 1 Jawa Barat mulai dikerjakan sejak 2007 dengan kontraktor pelaksana dari konsorsium China National Mechinery Industry Corp (SINOMACH), China National Electric Equipment Corp (CNEEC), dan PT Penta Adi Samudera.
BAB II
PEMBAHASAN
Pemerintah meminta pertumbuhan tenaga listrik harus bisa 1,25 kali lebih besar ketimbang pertumbuhan ekonomi.
Dengan ditopang sindikasi kredit lima bank nasional, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu dengan kapasitas 3 x 330 megawatt (Mw) akhirnya mulai beroperasi, kemarin. PLTU tersebut merupakan bagian dari program pembangkit listrik PT Perusahaan Listrik Negara fast track 10 ribu Mw yang dibangun sejak 2007.
PT Bank Negara Indonesia Tbk menjadi pemimpin (lead) sindikasi perbankan nasional yang menyertakan PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Total kredit yang dikucurkan empat bank nasional itu mencapai Rp1,27 triliun.
Perinciannya BNI memberikan fasilitas kredit Rp343,69 miliar, BCA, BRI, dan Mandiri masing-masing Rp309,74 miliar.
"BNI terus mendukung upaya pemerintah dalam menyediakan sumber-sumber energi yang menjadi modal strategis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia," ujar Dirut BNI Gatot Suwondo di sela peresmian operasi PLTU di Indramayu, Jawa Barat, kemarin.
Menurutnya, tahun ini BNI telah merealisasikan pembiayaan untuk sektor kelistrikan hingga Rp10,74 triliun dari plafon Rp16,14 triliun.
Bagi BNI, industri kelistrikan atau pembangkit listrik merupakan salah satu dari delapan industri unggulan yang diprioritaskan BNI. Delapan sektor unggulan tersebut ialah pertanian, komunikasi, kelistrikan, perdagangan besar dan eceran, migas dan pertambangan, konstruksi, makanan minuman, serta bahan kimia dan pupuk termasuk barang dari karet.
Di sisi lain, Direktur Perbankan Korporat Bank Mandiri Fransisca Nelwan Mok mengemukakan hingga akhir September 2011, pihaknya telah mengucurkan pembiayaan Rp4 triliun untuk tujuh proyek PLN. "Kami sadar ketersediaan pasokan energi yang memadai menjadi salah satu aspek infrastruktur yang dibutuhkan untuk menarik semakin banyak investasi ke Tanah Air," ungkap Fransisca.
Selain perbankan nasional, pendanaan proyek PLTU itu juga berasal dari konsorsium China Construction Bank dan kas internal PLN.
Peresmian operasi PLTU Indramayu dilakukan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dengan dihadiri Dirut PLN Dahlan Iskan serta Duta Besar China untuk Indonesia Zhang Qiyue
Dahlan mengatakan pengoperasian PLTU Indramayu yang diprediksi memerlukan suplai 4,2 juta ton batu bara per tahun akan mempertangguh sistem kelistrikan Jawa-Bali. Khususnya, pada musim kemarau panjang, saat kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air Saguling dan Cirata turun karena berkurangnya pasokan air.
"Kalau ini (PLTU Indramayu) tak selesai, kami betul-betul menangis karena listrik dari Saguling dan Cirata turun 800 Mw di kemarau seperti ini, bahkan sempat turun 1.000 Mw," tuturnya.
Menurut Dahlan, permintaan kelistrikan untuk Pulau Jawa menembus rekor baru, yaitu 19.323 Mw. Dalam 1,5 tahun dirinya menjabat Dirut PLN, Dahlan mengatakan permintaan listrik di Jawa sudah naik 3.000 Mw. Daya mampu rata-rata pembangkit pada sistem interkoneksi kelistrikan Jawa-Bali saat ini berkisar 21 ribu Mw. "Itu harus direspons dengan pembangunan pembangkit listrik baru."
Menko Perekonomian pun meminta pertumbuhan tenaga listrik harus bisa 1,25 kali lebih besar ketimbang pertumbuhan ekonomi agar bisa memenuhi kebutuhan listrik. "Kalau kita (mengalami) pertumbuhan 7%, PLN harus sediakan pertumbuhannya sekitar 9% - 11%."
Dengan kapasitas pembangkit listrik PLN se-Indonesia 30 ribu Mw, dibutuhkan tambahan lebih dari 3.000 Mw setiap tahunnya. Untuk itu, ia mengakui perlunya percepatan pembangunan pembangkit listrik tahap I dan II dengan dibarengi diversifikasi energi.
BAB III
KESIMPULAN
Sangat disayangkan, yang datang pada peresmian PLTU Indramayu hanyalah mentri perekobomian, kalau saja ada mertri social ataupun lingkugan yang memangb benar-benar memperhatikan lingkungan dan sumberdaya, maka peristiwa tersebut bias sebagai mentor dfan nasehat bagi direktur PLTU dan jajarannya, bukan masalah sepele, karena kesadaran adalah hal yang sangat mendasat ketika ada peristiwa yang tidak diinginkan terjadi, seperti sekarang inipembangunan PLTU bias dibangun di 3 titik di daerah Indramayu, namun seperttinya hanya Direktu dan pemerintah saja yang tahu pasti kelebihan dan keburukan secara jujur.
Dalam era globalisasi ini dunia perekonomian marak diberitakan sebagai era pemaksaan tenaga kerja, lingkungan menjadi era eksploitasi, pemerintah menjadi sarang korupsi,hanya sebatas rumor atau memang begini anggapannya jika, dari pihak pemerintah dan perusahaan mencoba menutupi maata penduduk dengan kebohongan, hal ini penulis kemukakan karena pada bulan-bulan yang lalu, dengan usia Perusahaan PLTU yang masih Muda, direkturnya sudah dipanggil karena masalah eksploitasi.
disisni penulis juga ingin memberikan strategi yang seharusnya dilakukan penduduk, pemerintah dan direktur setelah menganalisa permasalahan diatas. Bagi pemerintah, harusnya memilah kebijakan yang dikeluarkan pada perusahaan dengan mempertimbangkan akibat yang baik dan buruknya kebijakan tersebut yang mengarah pada kesejahteraan, dengan sedikit jual mahal pada perusahaan namun juga berkerjasama dengannya, memang sulit, tapi pemerintah mempunyai kusa dan bias untuk melakukannya. bagi perusahaan, tidak mencontok kejadian-kejadian buruk perusahaan seperti pada Lapindo atau perusahaan yang terkenal dengan keburukannya, dengan sesering mungkin mengadakan baktisosial pada penduduk, mengajak bekerja, dan menganggap penduduk sebagai raja karena juga sebagai konsumen, dengan kata lain perusahaan harus mengutamakan kesejahteraan juga dibandingkan keuntungan. bagi penduduk, harusnya berani manyampaikan aspirasi secara jujur dan tidak terkontaminasi ataupun terprofokasi, secara netral dari lubuk hari menegur perusahaan jika ada permasalahan mengenai kesejahteraan.
DAFTAR PUSTAKA
1. http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/11/10/12/lsy745-untuk-menjaga-kuota-bbm-hatta-bilang-perlu-kerja-keras
2. wawancara
Contoh makalah Manajemen Strategi - DAMPAK PEMBANGUNAN PLTU INDRAMAYU BERKAITAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH 3
MAKALAH
DAMPAK PEMBANGUNAN PLTU INDRAMAYU BERKAITAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Disusun Oleh :
Achmad Musaddad
612010108003
Fakultas Ekonomi – Manajemen Smester VII a
Universitas Wiralodra Indramayu
2012
BAB I
PENDAHULUAN
Kegelisahan mendalam tengah dialami masyarakat desa penyangga di sekitar PLTU Sumuradem terutama Desa Tegaltaman dan Desa Mekarsari. Hal ini dikarenakan semakin mendekatnya laut dengan garapan dan permukiman warga, bahkan sudah ada beberapa hektar lahan warga yang hilang terkena abrasi. Terkait hal itu Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Sukra melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD dan Pemkab Indramayu Selasa. Mereka di temui Sekda Drs. H. Cecep Nana Suryana, M.Si yang berjanji segera memanggil pihak PLTU Sumuradem dan PLN.
Daptkah hal yang tidak wajar ini menjadi berkelanjutan, dampak yang sangat merugikan manusia dan lingkungan, terutama jika dilihat dari segi pendapatan masyarakat sekitar perusahaan PLTU Indramayu.
BAB II
PEMBAHASAN
Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Drs. H. Cecep Nana Suryana, M.Si dihadapan para pengunjuk rasa mengatakan, apa yang dilakukan oleh warga masyarakat Sukra ini sebagai hal yang wajar karena ada ketidaknyamanan dengan kehadiran PLTU ini. Apalagi ada dampak lingkungan negative yang muncul yang dirasakan oleh masyarakat sekitar PLTU. Sebagai pemerintah pihaknya merupakan fasilitator yang diharapkan ada titik temu antara kebutuhan masyarakat dengan pihak PLTU. Untuk itu segera dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait untuk duduk bersama dan membahas persoalan yang ada.
“Kami memahami tuntutan masyarakat, untuk itu kami segera memanggil PLTU dan PLN serta pihak lainnya untuk membahas permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat Sukra ini.” Kata Sekda dihadapan puluhan pengunjuk rasa.
Sementara itu Koordinatur Aksi Nurhadi mengungkapkan, abrasi di dua desa itu sangat mengkhawatirkan. Untuk Desa Tegaltaman penduduk dua RT antara 5-8 tahun kemudian terancam hilang terkena abrasi. Hal tersebut sesuai pantauan masyarakat bahwa kerasnya ombak menggerus tanggul mencapai 25-30 meter per tahun, hal ini berbeda dengan sebelum adanya PLTU yang tidak lebih dari 5 meter per tahun.
Selain abrasi, masyarakat juga dihantui dengan debu batu bara yang menyebar kemana-mana saat bongkar muat menjadi masalah serius yang menganggu kenyamanan dan kesehatan masayrakat dalam menggarap lahan pertaniananny di sekitar PLTU. Begitupun kondisi hasil pertaniannya ada yang ternaggu menjadi kehitam-hitaman.
Pada kesempatan itu AMUK berharap agar segera dibangun Break Water dari dana CSR PLTU dan Pemkab Indramayu. Menungtut PLTU Indramayu agar menyediakan adanya layanan dan fasilitas kesehatan yang dapat dinikmati gratis oleh desa penyangga terutama desa yang terkena dampak langsung dari debu batu bara. Serta memita adanya ganti rugi bagi petani yang hasil pertaniannya rusak karena tercemar abu batu bara PLTU.
Seusai mendapatkan jawaban dari Sekretaris Daerah, selanjutnya para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib .
BAB III
KESIMPULAN
Dampak lingkungan menjadi permasalahan dengan kegiatan operasional PLTU indramayu, dengan bukti bahwa laut semakin maju mendekati pemukiman, jika alam sudah berubah karena perbuatan manusia maka perbaikan lingkungan tidak bisa hanya memperbaiki secara formalitas, namun juga harus denga keseriusan.
kebijakan pemerintah yang sangat mendukung kegiatan PLTU pun dapat dipermasalahkan dalam kasus ini, sebagai pelindung dan penampung aspirasi masyarakat seharusnya pemerintah membantu menangani hal ini, paling tidak berkordinasi dengan pihak PLTU untuk tidak mengeksploitasi sumberdaya yang memperhatikan lingkungan dengan serius.
DAFTAR PUSTAKA
1. wawancara
2. Observasi
3. http://indramayuonline.com/2011/pemkab-akan-panggil-pltu.html
Contoh makalah Manajemen Strategi - DAMPAK PEMBANGUNAN PLTU INDRAMAYU BERKAITAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH 2
MAKALAH
DAMPAK PEMBANGUNAN PLTU INDRAMAYU BERKAITAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Disusun Oleh :
Achmad Musaddad
612010108003
Fakultas Ekonomi – Manajemen Smester VII a
Universitas Wiralodra Indramayu
2012
BAB I
PENDAHULUAN
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu, Jawa Barat, pada dasarnya tidak akan menghalang-halangi rencana pembangunan pembangkit lisrik tenaga uap (PLTU) tahap II oleh PLN, sebab menyadari hal ini merupakan program strategis dari pemeritah pusat.
Namun, sebelum proyek ini direalisasikan, perlu ada komitmen bersama antara Pemkab Indramayu dan PLN dalam rangka mengurangi dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari akibat pembangunan PLTU tahap II ini.
Dampak negatif yang harus diperhatikan itu, antara lain, berkurangnya lahan pertanian masyarakat dan dampak kerusakan baik infrastruktur pertanian maupun jalan umum yang akan dilalui proyek pembangunan.
"Oleh karena itu, perlu dibangun komitmen antara Pemkab Indramayu dan pihak PLN." Demikian diutarakan Kabag Hukum Setda Pemkab Indramayu Maman Kostaman, SH, ketika dikonfimasi Suara Karya di ruang kerjanya, Kamis (15/9).
MOU ini perlu dilakukan untuk mencegah dampak tidak diinginkan yang muncul seperti pada pembangunan PLTU tahap I di Indramayu, sehingga ada pejabat yang sempat terkena sanksi administratif terkait dengan kebijakan pembangunan proyek ini.
Maman Kostaman sendiri telah menyusun draf MoU antara Pemkab Indramayu dan PLN menyangkut dampak ekonomi, sosial, hukum, dan lingkungan yang rusak.
Selain itu juga rekrutmen tenaga kerja putra daerah diprioritaskan. Termasuk di dalamnya pengusaha daerah asal Indramayu perlu dilibatkan. "Sedangkan Pemkab Indramayu sendiri akan memfasilitasi dan membantu dalam menyelesaikan mekanisme prosedural dan perizinan untuk pelaksanaan pembangunan PLTU II dari pihak PLN," ucap Maman Kostaman.
Maman menambahkan, rekrutmen tenaga kerja putra daerah yang siap pakai juga bisa saja dilakukan oleh Pemkab Indramayu. "Baik tenaga ahli maupun tenaga kasar, Pemkab Indramayu bisa dilibatkan. Dalam hal tenaga kerja, misalnya, bisa koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Tentu, semua dilakukan sesuai dengan porsinya," katanya. (Kusyana)
BAB II
PEMBAHASAN
Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) II di Kabupaten Indramayu ditanggapi serius oleh Pemkab Indramayu. PLN diminta untuk memperhatikan dampak social dan kemasyarakatan yang akan muncul dari pembangunan proyek nasional itu. Hal ini terungkap ketika dilakukan Expose Rencana Pembangunan yang berlangsung di Ruang Data I Setda Indramayu, Selasa (23/8).
Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah menjelaskan, pihak PLN harus benar-benar memiliki komitmen dengan berbagai pihak. Karena lokasi yang akan dibangun berada di Desa Mekarsari, Desa Patrol dan Patrol Lor Kecamatan Patrol, dan Desa Sumuradem Kecamatan Sukra.
Komitmen yang harus ditunjukan oleh PLN tersebut diantaranya rekruitmen tenaga kerja lokal secara mayoritas, dampak lingkungan, penggantian lahan pertanian, serta komitmen lainnya yang akan dituangkan dalam nota kesepahan atau MOU dalam waktu dekat.
Selain harapan dari Bupati Indramayu, harapan lain juga muncul dari Muspida dan para kepala OPD agar pembangunan PLTU II ini bisa berjalan lancer dan tidak berimbas pada dampak hukum. “Kita bukan untuk mempersulit izin PLTU II, namun kita harus lebih hati-hati dan waspada terhadap dampaknya. Jika PLN tidak memperhatikan keinginan masyarakat Indramayu maka sebaiknya ditinjau ulang.” Kata Wakil Bupati Drs. H. Supendi.
PLTU II Indramayu ini merupakan lanjutan dari PLTU I yang telah berdiri sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi suplai listrik di Jawa Bali. PLTU II ini akan menghasilkan 2 X 1000 MW .
Pemerintah Kabupaten Indramayu akan memanggil manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumuradem, dalam waktu dekat ini untuk meminta penjelasan terkait penggunaan dana CSR (Corporate Social Responsibility) alias dana pembangunan lingkungan.
Wabup (Wakil Bupati) Indramayu Drs. H. Supendi, M. Si di ruang kerjanya, Senin (24/10) menegaskan, Pemkab meminta agar tahun ini manajemen PLTU dapat melaksanakan program CSR kepada warga di Ring I PLTU Sumuradem karena PLTU sudah beroperasi.
Wabup mengatakan, manajemen PLTU harus melaksanakan program CSR karena BUMN yang lain seperti Pertamina RU VI Balongan, Pertamina EP Region Jawa serta industri besar lainnya telah melaksanakan program CSR.
Bentuk pelaksanaan CSR PTLU itu tidak harus masuk ke kas Pemkab. Bisa langsung dikelola manajemen PLTU dan dialokasikan kepada masyarakat terdekat atau masyarakat yang berada pada Ring I PLTU Sumuradem.
Disebutkan, proyek pembangunan PLTU Tahap Ke-2 akan dilaksanakan dalam beberapa waktu kedepan. Ini dikhawatirkan akan menemui kendala, seandianya manajemen PLTU sampai sekarang belum merealisasikan program CSR.
Masyarakat kata Wabup Supendi, sudah sangat cerdas untuk memperoleh hak-haknya. “PLTU Tahap Ke-2 dikhawatirkan akan menemui kendala, jika hak-hak masyarakat belum terpenuhi,” katanya.
Untuk mensukeskan proyek pengembangan PLTU Tahap Ke-2 lanjutnya, Pemkab Indramayu menyiapkan lahan seluas 300 HA (Hektare) untuk. Sesuai rencana, proyek PLTU Tahap Ke-2 akan dibangun di Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)
Camat Sukra Teguh Budiarso menambahkan, program CSR untuk wilayah di Ring I PLTU Sumuradem belum dilakukan.Tokoh masyarakat dan kepala desa, masih belum mendapatkan kejelasan tentang program CSR dari PLTU Sumuradem.”Pemerintah Kecamatan hanya akan menjadi fasilitator dalam program CSR,”katanya.
Sebelumnya, puluhan massa dari Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK) berunjuk rasa di gedung DPRD dan Kantor Bupati Indramayu.Mereka mendesak agar abrasi pantai akibat dampak lingkungan dari keberadaan PLTU Sumuradem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dapat diatasi.
Massa AMUK menuntut pembangunan tembok penahan abrasi dan pemecah gelombang air laut serta mendirikan fasilitas kesehatan gratis bagi warga.”Program lingkungan dan kesehatan bagi warga, akan diperjuangkan oleh pemerintah kecamatan Sukra,” katanya.
BAB III
KESIMPULAN
Pada dasarnya baik pemerintah ataupun masyarakat setempat daerah pembangunan PLTU indramayu, dengan melihat manfaat pembangunan PLTU yang memang sangat bermanfaat, apa lagi jika dikaitkan dengan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin mengandalkan alat-alat bersumberdaya listrik, dengan pemikiran masyarakat yang sebagai konsumen, tidah mau tahu dengan permasalahan darimana sumber energi tersebut didapatkan, namun di daereh Indramayu ini telah berinovasi dan memberikan masukan yang besar bagi provinsi jawa barat dengan mendirikannya Pembangkit Listrik Tenaga Udara (PLTU).
Hal yang tersebut diatas adalah merupakan dukungan social bagi pihak yang menangani PLTU Indramayu, bagaimana tidak juka masyarakat, apalagi pemerintah juga sudah mendukung, maka permasalahan internal sangan bias teratasi.
Namun jika dipandang dari segi dampak dibangunnya PLTU tersebut juga akan dirasakan Msyarakat, belajar dari Perusahaan raksasa di Indramayu, Pertamina Balongan, dengan kasus-kasus limbah dan kebocoran Crude oil sangat merugikan masyarakat dan lingkungan, jadi, dengan mengaca kejadian tersebut analisin dampak terhadap lingkungan juga diperhatikan pengelola PLTU apalagi mengenai kegiatannya.
Jika dipandang dari Ekonomi Hususnya Sumberdaya manusia, maka hal pokok yang jadi bahasan adalah, apakah pekerja yang direkrut oleh PLTU itu kebanyakan dari Indramayu, apakah tidak, karena seperti gumaman ornga pinggiran yang menyatakan bahwa “kami hanya dapat limbah, tapi tidak kesempatan mendapat keuntungan” memang menjadi polemic, apalagi perusahaan yang besar dan berdiri di tengah masyarakat yang IPM-nya rendah, berdasarkan wawancara penulis pada desa sumuradem, jawaban dari masyarakat mengenai hal ini sangat bervariasi, namun intinya adalah kekurang puasan warga setempat dengan system perekrutan dan penggunaan Pekerja pada PLTU yang notabene berdiri di Indramayu, oleh karena itu, ini pula menjadi pokok perhatian bagi pengelola PLTU, umpamanya berkerjasama dengan dinas social tenaga kerja dengan mengutamakan kemahiran masyarakat local, atau bias jadi mengadakan rekrutment tenaga kerja dengan tema “Optimalisasi Sumberdaya Lokal menuju perekonomian Global”.
Selanjutnya, Jika sebuah perusahaan Sudah besar namanya pada masyarakat, sudah pasti perusahaan tersebut akan menjadi perhatian utama, terutama pada hal keuangan dan korupsi,melihat kasus yang dialami manajer PLTU, seharusnya dari pengelola PLTU sendiri menjelaskan dan memaparkan secara jelas baik lewat media atau apapun permasalahan itu pada masyarakat, karena kepercayaan adalah hal yang sulit dijaga dibandingkan dengan mendapatkannya.
DAFTAR PUSTAKA
3. wawancara
Contoh makalah Manajemen Strategi - DAMPAK PEMBANGUNAN PLTU INDRAMAYU BERKAITAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH 1
MAKALAH
DAMPAK PEMBANGUNAN PLTU INDRAMAYU BERKAITAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Disusun Oleh :
Achmad Musaddad
612010108003
Fakultas Ekonomi – Manajemen Smester VII a
Universitas Wiralodra Indramayu
2012
BAB I
PENDAHULUAN
Sistem kelistrikan Jawa-Bali dipastikan semakin tangguh menyusul beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Jawa Barat Indramayu dengan kapasitas 3x330 megawatt (MW).
PLTU Indramayu merupakan bagian dari Fast Track Program 10.000 MW tahap pertama (FTP-1) yang menghabiskan investasi sekitar Rp8,4 triliun.
"Pembangkit Indramayu ini penting bagi PLN dan Indonesia," kata Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan, dalam peresmian PLTU Indramayu di Indramayu, Jawa Barat, Rabu 12 Oktober 2011.
Dahlan menuturkan, nilai kontrak pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan jenis batu bara low rank coal ini mencapai US$696 juta (Rp6,8 triliun) dan Rp1,49 triliun. "Pendanaannya berasal dari konsorsium China Construction Bank, konsorsium bank lokal Indonesia, dan PLN," ujarnya.
Ia menjelaskan, kebutuhan batu bara untuk PLTU Indramayu itu diperkirakan mencapai 4,2 juta ton batu bara per tahun. Kebutuhan tersebut dipasok dari Kalimantan dan Sumatera yang disuplai oleh sejumlah perusahaan, di antaranya PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Bukit Asam Tbk, PT PLN Batubara, dan PT Kideco Jaya Agung.
Nantinya, Dahlan menambahkan, listrik yang dihasilkan PLTU Indramayu itu akan disalurkan melalui jaringan 150 kilovolt (kV) ke Gardu Induk Sukamandi dan Kosambi untuk selanjutnya didistribusikan melalui jaringan interkoneksi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV.
Dengan demikian, kata dia, pasokan listrik pada sistem kelistrikan Jawa-Bali akan semakin tangguh, baik dari sisi kecukupan pasokan dayanya maupun kualitas keandalannya.
Saat ini, daya mampu rata-rata pembangkit pada sistem interkoneksi kelistrikan Jawa-Bali mencapai 21.000-an MW, dengan rata-rata beban puncak harian berkisar 19.300 MW. "Proyek PLTU Indramayu relatif cepat dibanding proyek pembangkit lain dalam program percepatan pembangkit listrik 10 ribu MW. PLTU Indramayu salah satu PLTU terbaik," ujar Dahlan.
Sementara itu, PLTU 1 Jawa Barat mulai dikerjakan sejak 2007 dengan kontraktor pelaksana dari konsorsium China National Mechinery Industry Corp (SINOMACH), China National Electric Equipment Corp (CNEEC), dan PT Penta Adi Samudera.
BAB II
PEMBAHASAN
Pemerintah mengaku perlu kerja keras untuk memenuhi kuota BBM bersubsidi jenis Premium pada 2012 mendatang. Kuota itu memerlukan kedisiplinan masyarakat agar konsumsi BBM bersubsidi tak melebihi kuota dan membebani subsidi.
Hal itu disampaikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa di sela peresmian pengoperasian PLTU Indramayu 3×330 Megawatt di Kabupaten Indramayu, Rabu (12/10). Menurut Hatta, konsumsi BBM bersubsidi sebenarnya bisa mencapai 44 juta kiloliter, namun pemerintah harus menekan hingga 40 juta kiloliter.
“Bahwa 40 juta kiloliter itu sudah dengan effort karena kalau tidak pake effort jadi 44 juta kiloliter,” kata Hatta. Menurut dia, pemerintah harus melakukan extra effort jika kuota BBM bersubsidi diturunkan kembali dari 40 juta kiloliter.
Rapat Badan Anggaran DPR dengan pemerintah pada Selasa (11/10) menetapkan kuota BBM bersubsidi sebesar 40 juta kiloliter dengan penghematan sebesar 2,5 juta kiloliter. Penghematan itu dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur energi, pendidikan, dan cadangan risiko fiskal.
Kuota yang ditetapkan Banggar dan pemerintah itu sama dengan angka di Nota Keuangan dan RAPBN 2012. Dalam Nota Keuangan itu, alokasi anggaran belanja subsidi disalurkan untuk subsidi energi sebesar Rp 168,6 triliun, yaitu subsidi BBM sebesar Rp 123,6 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp 45 triliun.
Besaran subsidi BBM dengan catatan dan dasar penghitungan Indonesia Crude Price (ICP) sebesar 90 dolar AS per barel; volume konsumsi BBM bersubsidi mencapai 40 juta kiloliter dan konsumsi LPG tabung 3 kilogram sebesar 3,6 metrik ton; alpha BBM sebesar Rp 613,9 per liter; dan nilai tukar rupiah sebesar Rp 8.800 per dolar AS.
Hatta mengatakan, upaya pemerintah dalam memenuhi kuota itu dilakukan secara bertahap. “Kalau harus diturunkan kembali berarti ada extra effort, itu harus bisa kita lakukan secara bertahap, ini nanti apa dan bagaimana pembatasan itu, Menteri ESDM saja (yang menjelaskan),” kata Hatta.
Dia membenarkan jika pembatasan BBM bersubsidi dalam menjaga kuota itu berlangsung pada April 2010. Meski demikian, kata Hatta, Pertamina dan Kementerian ESDM sebenarnya sudah siap melakukan pembatasan BBM bersubsidi mulai Januari 2012.
BAB III
KESIMPULAN
Pada dasarnya baik pemerintah ataupun masyarakat setempat daerah pembangunan PLTU indramayu, dengan melihat manfaat pembangunan PLTU yang memang sangat bermanfaat, apa lagi jika dikaitkan dengan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin mengandalkan alat-alat bersumberdaya listrik, dengan pemikiran masyarakat yang sebagai konsumen, tidah mau tahu dengan permasalahan darimana sumber energi tersebut didapatkan, namun di daereh Indramayu ini telah berinovasi dan memberikan masukan yang besar bagi provinsi jawa barat dengan mendirikannya Pembangkit Listrik Tenaga Udara (PLTU).
Hal yang tersebut diatas adalah merupakan dukungan social bagi pihak yang menangani PLTU Indramayu, bagaimana tidak juka masyarakat, apalagi pemerintah juga sudah mendukung, maka permasalahan internal sangan bias teratasi.
Namun jika dipandang dari segi dampak dibangunnya PLTU tersebut juga akan dirasakan Msyarakat, belajar dari Perusahaan raksasa di Indramayu, Pertamina Balongan, dengan kasus-kasus limbah dan kebocoran Crude oil sangat merugikan masyarakat dan lingkungan, jadi, dengan mengaca kejadian tersebut analisin dampak terhadap lingkungan juga diperhatikan pengelola PLTU apalagi mengenai kegiatannya.
Jika dipandang dari Ekonomi Hususnya Sumberdaya manusia, maka hal pokok yang jadi bahasan adalah, apakah pekerja yang direkrut oleh PLTU itu kebanyakan dari Indramayu, apakah tidak, karena seperti gumaman ornga pinggiran yang menyatakan bahwa “kami hanya dapat limbah, tapi tidak kesempatan mendapat keuntungan” memang menjadi polemic, apalagi perusahaan yang besar dan berdiri di tengah masyarakat yang IPM-nya rendah, berdasarkan wawancara penulis pada desa sumuradem, jawaban dari masyarakat mengenai hal ini sangat bervariasi, namun intinya adalah kekurang puasan warga setempat dengan system perekrutan dan penggunaan Pekerja pada PLTU yang notabene berdiri di Indramayu, oleh karena itu, ini pula menjadi pokok perhatian bagi pengelola PLTU, umpamanya berkerjasama dengan dinas social tenaga kerja dengan mengutamakan kemahiran masyarakat local, atau bias jadi mengadakan rekrutment tenaga kerja dengan tema “Optimalisasi Sumberdaya Lokal menuju perekonomian Global”.
Selanjutnya, Jika sebuah perusahaan Sudah besar namanya pada masyarakat, sudah pasti perusahaan tersebut akan menjadi perhatian utama, terutama pada hal keuangan dan korupsi,melihat kasus yang dialami manajer PLTU, seharusnya dari pengelola PLTU sendiri menjelaskan dan memaparkan secara jelas baik lewat media atau apapun permasalahan itu pada masyarakat, karena kepercayaan adalah hal yang sulit dijaga dibandingkan dengan mendapatkannya.
DAFTAR PUSTAKA
1. http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/11/10/12/lsy745-untuk-menjaga-kuota-bbm-hatta-bilang-perlu-kerja-keras
2. wawancara
